COVID-19 dan IT Pemerintahan

Oleh:

Busra

BPSDM Provinsi Sumbar

Hal yang tidak bisa dimungkiri bahwa COVID-19 telah membuka mata kita semua tentang akibat negatif yang luar biasa ditimbulkan dan memakan korban jiwa dengan tidak pandang jabatan, kekayaan, profesi serta berdampak pada multi dimensi dan multi sektoral kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Akibat dampak negatif ini begitu sangat merusak aspek sosial, perekonomian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Tulisan ini tidak membahas tentang COVID-19 secara khusus, tetapi membahas dampak COVID-19 di pemerintahan dari perspektif teknologi informasi (IT).

Dari perspektif ketersediaan informasi publik, Pemprov Sumatera Barat melalui aplikasi www.corona.sumbarprov.go.id ,secara realtime mengumumkan perkembangan COVID-19 ke publik yang bisa diakses semua pihak melalui perangkat IT.

Secara nasional juga dapat diikuti perkembangannya dan informasi yang disajikan sudah memenuhi kaedah-kaedah ketersediaan informasi publik. Nah, sekarang mengenai peran IT Pemerintahan lebih lanjut dan dampak positif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini.

Penggunaan berbagai aplikasi yang dibuat pengembang (developer) atau aplikasi yang tersedia di Playstore (Android) seperti Zoom Cloud Meeting, Googleclassroom, Skype dan lain-lain sebagainya telah membawa warna baru berkaitan dengan budaya kerja pemerintahan berbasis teknologi informasi (IT).

Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota menggunakan aplikasi ini untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan kolaborasi sebagai konsekuensi dari COVID-19 dimana sejalan dengan himbauan untuk Physical Distancing, Sosial Distancing, Stay at home, Work From Home, PSBB, Karantina Wilayah dan istilah-Istilah keren lainnya.

Seperti tadi dikatakan bahwa penggunaan aplikasi sebagai konsekunensi COVID-19 telah membawa warna baru perubahan budaya kerja di pemerintahan yang sebelumnya boleh dikatakan tradisional dan semi modern yang belum sepenuhnya menggunakan pendekatan IT Pemerintahan dalam melayani kepentingan publik.

Gubernur Sumbar dalam berbagai kesempatan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten seluruh Sumatera Barat menggunakan Zoom Cloud Meeting Teleconference dan sejauh ini terlaksana dengan baik dengan dukungan PT. Telkom yang bertanggungjawab dalam masalah infrastruktur jaringan.

Sebenarnya kalau kita berbicara lebih terbuka, bahwa penggunaan aplikasi seperti tersebut diatas bisa diterapkan sebelum ada atau tidaknya COVID-19 ini yang berimplikasi kepada penghematan dalam hal perjalanan dinas pemerintahan (Pemerintah dan DPRD).

Tetapi ya itu tadi, budaya (kultur) dan pola pikir (mind set) birokrasi kita belum terkontruksi dengan baik dan lebih cendrung kepada budaya kerja tradisional.

Dengan adanya COVID-19 ini maka membuka lebar-lebar cakrawala berpikir kita bahwa harus ada perubahan secara radikal berkaitan dengan kultur dan pola pikir birokrasi kita dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berbasis IT.

Seandainya saja, perjalanan dinas baik dikemas dalam bentuk studi banding, konsultasi dan koordinasi serta rapat kerja bisa tergantikan seperti saat COVID-19 ini dimana menggunakan aplikasi tersebut maka kita bisa kalkulasikan berapa biaya yang bisa dihemat dan bisa dialihkan untuk kepentingan publik yang lebih besar lagi.

Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) sebagai instansi pembina kediklatan seluruh Indonesia jauh sebelum adanya Pandemi COVID-19 telah melaksanakan kegiatan kediklatan berbasis e-learning dan merupakan suatu hal yang bisa diapresiasi dan dimaklumi karena ketersediaan infrastuktur teknologi informasi (IT) LAN RI menjamin untuk itu.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat yang mengemban amanah kediklatan dalam peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Provinsi Sumatera Barat juga tidak mau ketinggalan dan sekarang dimasa Pandemi COVID-19 dimana angkatan diklat yang sedang berjalan diistirahatkan dulu, berpikir dan berupaya menyusun formula untuk melaksanakan kegiatan kediklatan jarak jauh (Distance Learning) dengan perangkat yang tersedia seperti penggunaan Zoom Cloud Meeting dan Googleclassroom), sehingga dengan demikian dimasa Pandemi COVID-19 ini kegiatan kediklatan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Saya membayangkan bahwa seandainya COVID-19 ini bisa berakhir lebih cepat atau setidaknya ketika tanggap darurat yang ditetapkan oleh BNPB sampai 29 Mei 2020 ini berakhir, maka apakah kegiatan-kegiatan produktif seperti penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut diatas akan tetap dilaksanakan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan dapat berimplikasi lebih luas pada sektor publik atau kembali ke paradigma semula dimana aplikasi hanya bersifat insidentil atau temporary (dan kembali ke cara tradisional)? tentu waktu yang akan menjawabnya.

Perubahan secara radikal berkaitan dengan budaya kerja dan pola pikir birokrasi akan menentukan keberhasilan penerapan IT di pemerintahan selanjutnya. Semoga ikhtiar kita membangun pemerintahan ini lebih baik kedepannya bisa tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. (*)


Busra

BPSDM Provinsi Sumbar