Kemendikbud: Proses Belajar Mengajar Harus Merdeka, Tapi Bukan Tanpa Aturan

Ilustrasi Pelajar dapat pendidikan kebencanaan
Ilustrasi Pelajar dapat pendidikan kebencanaan (Net)

KLIKPOSITIF - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) mengecam keras beberapa tindakan perundungan atau bullying yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia belakangan ini. Kepala Dinas Pendidikan harus memperketat pengawasan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ade Erlangga Masdiana mengatakan, pihaknya sudah memberikan instruksi kepala dinas pendidikan setiap daerah agar mempedomani Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan .

baca juga: Ketua DPR: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sebelum Terapkan 'New Normal' Sekolah

"Sikap Kemendikbud jelas mengecam tindakan bullying di sekolah , kami selalu menekankan kepada kepala dinas pendidikan di daerah agar memastikan sebuah sekolah yang ramah terhadap anak menciptakan budaya yang kondusif agar tidak terjadi kekerasan dengan cara, Kemendikbud kan ada Permendikbud nomor 82 tahun 2018, saya kira itu dipedomani saja oleh masing-masing sekolah , kata Ade saat dihubungi Suara.com jaringan KLIKPOSITIF .com, Kamis (13/2/2020).

Namun dia menyebut aturan itu dibuat agar hubungan antara guru, murid, dan orang tua bisa saling mengawasi dan tidak serta merta membuat sekolah mengekang kemerdekaan berkreasi siswa-siswi.

baca juga: Kerusuhan Meluas, Ini Nasib WNI di Ameriksa Serikat

"Proses belajar mengajar itu tetap harus merdeka, tapi bukan tanpa aturan, artinya tidak ada lagi murid yang tertekan, tidak ada lagi guru yang tertekan," ucapnya.

Lebih lanjut, jika ada suatu tindakan bullying yang bersifat kekerasan baik dari guru ke murid atau sesama murid, pihak sekolah harus bertindak tegas hingga dibawa ke ranah hukum jika ada unsur pidananya.

baca juga: Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila

"Kalau itu ya ditindak langsung saja, guru kalau bully ya ditindak langsung, diproses hukum saja sesuai dengan aturan, enggak boleh itu, apalagi guru itu kan harus membangun karakter, tidak boleh menjadikan anak sebagai korban kekerasan atau bullying, itu harusnya dilakukan proses verbal saja dari sekolah atau dari dinas, kalau ada unsur pidana, ya disampaikanlah ke kepolisian," katanya.

Diketahui, beberapa hari belakangan dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan video bullying pelajar di media sosial.

baca juga: Hidayat Nur Wahid Imbau WNI di AS Tetap Waspada

Di Malang, seorang pelajar SMP 16 Malang, MS (13) menjadi korban bully oleh teman-teman sekolahnya, bahkan bullying mereka sudah mencapai tahap kekerasan hingga jarinya harus diamputasi.

Sementara di Bekasi, Insiden kekerasan terhadap murid terjadi di SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Oknum guru bernama Idiyanto Muin kedapatan memukuli sejumlah muridnya yang terlambat datang ke sekolah . (*)

Editor: Eko Fajri