Legislator Soroti Dua Tahap Asesmen Pemilihan Direksi Bank Nagari, Supardi: Jangan Ada Konteks Politik

Ketua DPRD Sumbar didampingi ketua komisi III Afrizal saat memimpin Rapat dengan Bank Nagari dan OJK
Ketua DPRD Sumbar didampingi ketua komisi III Afrizal saat memimpin Rapat dengan Bank Nagari dan OJK (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, menyorot pelaksanaan asesmen kedua untuk calon direksi Bank Nagari (BN). Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) pusat tengah melakukan proses seleksi lima calon direksi BN yang telah melewati asesmen tahap satu yang dilakukan sebelumnya.

"Ini menjadi pertanyaan bagi DPRD , kenapa dibuka asesmen kedua. Sedangkan lima kandidat lainnya pada tahap pertama tengah melakukan tahap seleksi yang dilakukan oleh OJK pusat, " ujar Supardi saat membuka rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Sumbar dengan OJK Sumbar dan Bank Nagari , Senin (13/1).

Terkait asesmen kedua untuk calon direksi, dia mensinyalir 50 persen peserta tidak memiliki sertifikat manajemen risiko level lima, padahal untuk calon direksi yang wajib memiliki syarat tersebut.

Baca Juga

Asesmen tahap kedua, diikuti sebanyak 46 orang dan tengah berjalan. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya menguasai manajemen risiko.

Dia berharap proses asesmen yang dilakukan oleh komisaris betul-betul menjunjung tinggi integritas dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Jangan ada konteks politik, BN harus diselamatkan dan dikelola oleh orang-orang bekompetensi, terutama pada sektor perbankan.

Untuk OJK , lanjutnya, tahap seleksi harus dilakukan secara indiependen dan merujuk pada aturan yang berlaku.

"Mengusai manajemen risiko level lima merupakan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak memenuhi kenapa harus dimasukan asesmen kedua," katanya.

Dia meminta BN harus meningkatkan kinerja, agar produktifitas pembagian deviden untuk pemerintah provinsi bisa meningkat. Untuk saat ini, Bank Nagari telah memiliki aset mencapai Rp 24 triliun. Proses penetapan direksi harus dilakukan secepatnya, jangan sampai ada kekosongan pengelola.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, OJK Sumbar sebagai pihak yang mengawasi sistem keuangan harus melakukan pengawasan ketat terhadap kelangsungan BN. Apalagi bank tersebut, tengah melakukan transisi dari konvensional ke syariah.

"Pengawasan harus disesuaikan dengan undang-undang yang terkait," tegasnya

Tidak hanya itu, BN juga tengah melakukan seleksi calon direksi dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Dia melanjutkan, BN harus menjadi bank yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Adanya asesment kedua yang dilaksanakan harus memiliki manfaat, terhadap BN maupun pemerintah daerah.

"Jika pelaksanaan asesmen kedua dirasa tidak perlu dilakukan, maka jangan habis-habiskan anggran," katanya.

Dia mengatakan adanya pelaksanaan asesmen akan menelan anggaran dan dana itu akan ditanggung oleh pihak BN. Menurutnya, 3,3 persen uang rakyat (APBD) dititipkan pada perusahaan itu. Jika pengelolaan tidak optimal, DPRD akan memanggil dinas penanaman modal untuk dilakukan evaluasi.

Sementara itu, Kepala OJK Sumbar Darwisman mengatakan, ada beberapa regulasi yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi direksi. Diantaranya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK Nomor 55 Tahun 2016.

"Pelaksanaan seleksi direksi serta proses pengawasan merujuk kepada beberapa aturan terkait. Sehingga kerja OJK sesuai dengan koridor dan optimal," katanya.

Dia mengatakan proses seleksi direksi dimulai dari tahapan yang dilakukan oleh pihak BN, namun ketika telah masuk dalam tahap uji kelayakan baru kewenangan OJK pusat.

Sementara itu, Komisaris Utama (Komut) BN Hamdani mengatakan, pelaksanaan asesmen direksi tahap kedua merupakan upaya kaderisasi untuk melahirkan direksi yang berkualitas. Keputusan tersebut, merupakan salah satu hasil dari RUPS. Biaya asesmen ditanggung oleh pihak menajemen yang satu orang dianggarkan lebih dari Rp 10 juta.

Dari 46 peserta asesmen kedua, lanjutnya, menuhi syarat dan memiliki sertifikat menajemen risiko, maka peserta tersebut bisa menjadi cadangan direksi, jika lima direksi yang telah sampai OJK gagal.

Jika peserta lain memiliki kemampuan namun tidak memiliki sertifikat menajemen risiko, akan menjadi kader biasa.

Baca Juga

Penulis: Khadijah

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com