Kematian Ibu Melahirkan Akibat Perdarahan Masih Terus Ditemui di Sumbar

Ilustrasi
Ilustrasi (Pixabay)

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang indah dan terkenal sebagai miniatur Indonesia karena ragamnya suku dan agama yang hidup di sana, masih mencatat angka kasus kematian ibu melahirkan yang memprihatinkan.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa di tahun 2017 terdapat 113 kasus kematian ibu. Jumlah tersebut bahkan meningkat dibandingkan tahun 2016 silam dengan jumlah 108 kasus. Kasus kematian ibu dan bayi di Sumatera Barat terjadi hampir merata di 17 Kabupaten Kota, salah satunya Mentawai. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesdai mengungkapkan bahwa kematian ibu melahirkan di provinsi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perdarahan (33,6%) dan hipertensi (23,9%).

Hal tersebut dibenarkan dr. M. Riedha, MSc, salah satu alumni program Pencerah Nusantara yang ditugaskan di Puskesmas Sikakap, Kepulauan Mentawai, antara tahun 2012-2013. Kasus kematian ibu saat melahirkan akibat perdarahan pun pernah ditangani langsung oleh dr. Riedha. Jumlah kasus kematian ibu akibat perdarahan di Mentawai di periode tersebut berjumlah 2 kasus. Ketiganya meninggal pasca melahirkan akibat perdarahan, karena terlambatnya dirujuk, dan penanganan yang tepat dari dokter. Alih-alih mereka masih ditangani dukun bersalin. “Setibanya di Puskesmas, pasien yang dirujuk dari desa yang sangat jauh lokasinya ini, sudah kehabisan darah dan tidak dapat tertolong lagi,” ungkapnya.

Baca Juga

Selain karena perdarahan, dr. Riedha menguraikan bahwa penyebab kematian ibu melahirkan di Sikakap cukup kompleks, “Kombinasi antara kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata.” Padahal tata laksana praktik para tenaga kesehatan dinilainya sudah baik. Proses persalinan sesuai standar prosedur operasional dibantu bidan dan perawat, terdapat program pencegahan risiko bekerjasama dengan dusun, berjalannya kelas ibu hamil, tercatatnya pendataan ibu hamil, hingga adanya kampanye edukasi.

BACA JUGA: Gubernur Sumbar Minta Dinkes Program Kematian Ibu dan Bayi Dianggarkan

Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa akses terhadap ketersediaan darah dan distribusi bantuan darah yang tepat waktu serta tepat sasaran sangatlah penting, karena akan mampu menyelamatkan jiwa ibu melahirkan dengan kasus perdarahan. Akses transportasi dan ketersediaan listrik saat ini di Puskesmas Sikakap disebutkannya belumlah optimal. “Jika jembatan yang menghubungkan antar kecamatan putus, seperti yang kami alami saat itu, maka medan yang dihadapi akan semakin sulit. Kami perlu menempuh waktu 12 jam menuju pusat Kota Padang dengan menggunakan kapal,” kisahnya.

dr. Riedha berharap, “Perbaikan layanan kesehatan dengan bantuan teknologi bagi daerah terpencil dan kepulauan, bukanlah semata-mata sebuah mimpi dan sekedar wacana, melainkan dapat diwujudkan untuk menjadi nyata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, para pembuat kebijakan, pegiat kesehatan, serta sektor swasta untuk dapat menghadirkan solusi inovatif yang secara cepat dapat membantu menekan angka kematian ibu melahirkan di tempat ini.”

Angka Kematian Ibu di Mentawai Versus di Tingkat Nasional

Kasus dan tantangan yang dihadapi oleh dr. Riedha hanyalah sekelumit dari tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Sejak evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) di tahun 2015, sebelum bertransisi ke kerangka SDGs, negara kita sudah menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.

Saat itu kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran, padahal target yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran dan negara- negara lainnya di kawasan ASEAN sudah berhasil menekan angkanya menjadi 40-60 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu melahirkan di Indonesia pun masih tetap didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), dan infeksi.

BACA JUGA: Pengaruh Kekebalan Ibu Terhadap Otak Bayi

Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI / AKB) di Indonesia memang diperburuk oleh kondisi geografis, dimana masih banyak terdapat daerah terpencil dan kepulauan yang sulit akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan data dari Statistical Yearbook of Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau dan 122 daerah tertinggal (Perpres 131 Tahun). Kondisi ini tentu membuat tantangan Indonesia dalam menyiapkan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi sangat besar.

Fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 negara dengan AKI tertinggi di ASEAN setelah Laos (ASEAN Secretariat, 2017). AKI yang tinggi menandakan banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya.

Inovasi Teknologi untuk Bantuan Darah Tepat Waktu

Prof. dr. Budu, Med. PhD, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/AIPKI, membuka opsi bantuan teknologi untuk membantu layanan kesehatan dasar, terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan perdarahan tadi.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dan Ghana baru-baru ini, yang bekerjasama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obat- obatan ke wilayah-wilayah terpencil mereka. Solusi ini membantu meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan di sejumlah rumah sakit di sana.

Prof. Budu mengatakan bahwa teknologi ini memungkinkan rumah sakit lokal untuk menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam 15-20 menit. “Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini,” jelasnya.

“Drone semacam ini dapat mengangkut 2 kg darah atau kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman. Kita juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi oleh Pemerintah kita, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong darah dan banyak bantuan medis lainnya, dapat terpecahkan secara efektif,” lanjutnya.

BACA JUGA: Tahukah Anda Manfaat Musik Bagi Janin dan Bayi?

Prof. Budu berharap Indonesia dapat bergerak maju dan mulai melibatkan teknologi tepat guna yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di dunia medis. “Transportasi tanpa awak ini dapat secara gesit bergerak dan terbebas kendala darat. Ia dapat membantu – tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin – tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal- hal yang terkait mitigasi bencana alam. Ia dapat melengkapi layanan pengiriman logistik skala besar yang bergantung pada pesawat atau helikopter.”

Ia mengatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, manfaat sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasionalisasi drone ini.

“Teknologi jelas membantu menembus batas ruang dan waktu, memecahkan masalah geografis, menciptakan efisiensi biaya dan akhirnya dapat mengubah wajah layanan kesehatan. Dunia kesehatan perlu semakin membuka diri terhadap pemanfaatan drone, robot, kecerdasan buatan, dan solusi-solusi yang berpusat pada komputasi, untuk membantu memecahkan persoalan karena keterbatasan kehadiran manusia,” cetusnya.

[Pengirim Putri Ayutya Prajwalitha (ayutya@idcomm.id )]

Penulis: Pundi F Akbar