Soal Anggaran Pembangunan Pasbar, Ini Kata Fraksi PAN

Ketua Fraksi PAN Baharuddin Raaban
Ketua Fraksi PAN Baharuddin Raaban (KLIKPOSITIF/Irfan PAsaribu)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pasaman Barat menilai porsi keseimbangan pemerataan anggaran pembangunan di sebelas kecamatan belum berjalan secara maksimal. Hal itu dikatakan oleh Ketua Fraksi PAN Pasaman Barat, Baharuddin Raaban kepada KLIKPOSITIF, Rabu (6/11).

"Jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan mempengaruhi jalannya roda pembangunan," katanya.

Menurutnya, jawaban Bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dalam rapat paripurna ke 8 masa sidang pertama harus dikaji dan dibahas secara matang.

Baca Juga

Dia mengatakan KUA PPAS ini akan menjadi sebuah APBD yang tentunya akan berpengaruh terhadap aspek sosial, politik, eknomi, pembangunan, budaya, agama dan aspek lainnya. Sehingga perlu dibahas dan disampaikan, yang dinilai menjadi masalah yang terlihat didepan mata.

baca juga: Maju di Pilkada Pasbar, Ini Gebrakan yang akan Dilakukan Marta Gunawan

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, sebelum menghasilkan APBD yang nantinya akan menjadi jantung penggerak dalam pembangunan, tentu hasilnya akan mempengaruhi berbagai aspek yang ada.

"Penyampaian kita sangat beralasan. Sebab, ada kecamatan yang bergelimang aspal hotmix dan ada pula kecamatan yang bergelimang lumpur," terangnya.

Ia merinci, seperti daerah Rura Patontang, Mandiangin, Katiagan, Maligi, Sikilang dan Sikabau. Andainya kata Baharuddin, jika terjadi musibah besar, bagaimana mereka bisa secepatnya mendapatkan bahan makanan dan kebutuhan yang cukup.

Selain itu disebutkan, fraksi PAN tidak melihat adanya potensi pendapatan yang mendukung anggaran daerah dari PDAM. "Hingga saat ini kita tidak melihat potensi pendapatan anggaran daerah yang sangat mendukung dari perusahaan air minum itu," sebutnya.

Selain itu, fraksi PAN telah mencermati dan belum melihat dalam KUA PPAS tentang kebijakan yang mengatur dengan jelas peraturan penempatan anggaran dalam pembinaan lembaga adat, budaya dan agama.

Fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius, terhadap pembinaan adat dan budaya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi SUMBAR terhadap LKAM, yang mencantumkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam program.

"Program ini penting, guna memperhatikan kebutuhan kearifan lokal di Sumatera Barat," tegasnya.

Dijelaskan Baharuddin, pada tahun 2011 terdapat 19 balai adat nagari di Pasaman Barat, namun saat ini pemeliharaannya luput dari perhatian pemerintah setempat.

Irfan Pasaribu

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Ramadhani