DPR Nilai UNP Berkontribusi Cetak Pendidik Berkualitas

Gerbang UNP
Gerbang UNP (Net)

KLIKPOSITIF -- Anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan mengatakan, tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia cukup berat. Oleh karena itu perlu adanya dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas guru.

Namun di tengah tantangan tersebut, Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu kampus unggulan, telah berkontribusi dalam menghasilkan kualitas pendidik yang baik.

Pada saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI ke UNP, Ayub memberikan apresiasinya karena UNP telah berhasil mencetak tenaga pendidik yang berkualitas. Diketahui, UNP adalah universitas yang melahirkan lulusan para guru-guru di tingkat sekolah dasar hingga menengah.

Baca Juga

“Universitas Negeri Padang sangat baik sekali. Kampus ini konsen pada tenaga pendidikan dan pendidikan di sini telah mencetak tenaga pendidikan yang sangat baik. Di kampus ini ada kerja sama yang baik dengan beberapa negara tetangga yang mempunyai prinsip yang bagus,” terang Ayub di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan civitas akademika UNP, di Padang, di Sumatera Barat, Selasa (29/1/2019) kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan zaman yang selalu berdinamika. Karena itu guru bukanlah satu-satunya tenaga pendidikan, namun guru bisa dijadikan sumber pembelajaran etika dan moral.

“Guru tidak satu-satunya alat pembelajaran, tapi karena memang sekarang zaman sudah berubah. Kurikulum yang berubah, guru harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Intinya guru tidak satu-satunya tenaga pendidikan, tapi juga bisa guru memberikan pembelajaran atau kegiatan etika moral dan sebagainya. Sementara yang lain-lain itu bisa juga bisa diperoleh dari sumber nformasi lain," terang Ayub.

Pentingnya kualitas guru itu harus seiring dengan penggajian guru yang sesuai dengan tugas beratnya. Ini menjadi bermasalah karena, guru-guru sekolah itu banyak yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Selain itu, pengalihan pengelolaan SMA atau SMK dari pemerintah kabupaten dan kota yang kini dikelola pemerintah provinsi juga tidak mengakomodir kesejahteraan guru honorer, sehingga harus ada solusinya.

“Sejumlah kendala terkait masalah penggajian guru honorer yang dirasa cukup memberatkan sekolah-sekolah ini sebagai akibat dari dialihkannya SMA atau SMK dari tingkat kabupaten yang kini dikelola oleh provinsi. Sehingga tidak mengakomodir honorer. Ini kendala,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

Oleh karena itu, persoalan ini nantinya bisa dibahas saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada solusi terhadap guru honorer, memang sudah ada wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tapi itu terkendala anggaran daerah yang terbatas. (*)

Sumber: DPR

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Eko Fajri