Ini Peringatan Keras Kadisdik Sumbar Pada Kepala Sekolah

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar memperingatkan kepala sekolah maupun guru untuk mencegah dan menghentikan praktik pungutan liar (pungli). Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya dugaan pungli yang dilakukan di tingkatan SMK Negeri di Kota Solok .

Menurut Burhasman, dunia pendidikan di Sumbar harus terbebas dari praktik pungli dan tercipta sistem yang bersih dari praktik tersebut. Upaya ini, sambungnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar .

baca juga: Halalbihalal Via Zoom oleh PLN Sumbar Bersama Stakeholder

"Kami menegaskan agar setiap kepala sekolah dan guru jangan coba-coba ada modus pungutan liar di sekolah," ujar Kepala Disdik Sumbar , Burhasman Bur.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) di SMKN 2 Kota Solok harus jadi pembelajaran bagi semua pihak. Kejadian tersebut pasti ada hikmahnya untuk bahan perbaikan dunia pendidikan Sumbar ke depan.

baca juga: Tunggu Arahan Provinsi, Kota Solok Bersiap Laksanakan New Normal

Burhasman mengatakan, selepas kejadian tersebut Dinas Pendidikan memberikan instruksi kepada jajarannya agar tidak melakukan pungli . Jika di lapangan masih dilakukan, ia mengatakan, harus segera dihentikan.

"Polisi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu kita minta semua pihak agar tidak melakukan pungli karena akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tuturnya.

baca juga: Zona Merah Corona Ciptakan Zona Merah Ekonomi

Sementara Ketua Komisi V DPRD Sumbar , Hidayat, mengatakan, apapun alasannya pungutan yang tak memiliki dasar hukum masuk kategori pungli . Maka dari itu pihaknya meminta pada setiap sekolah patuh dengan aturan yang ada.

Menurut Hidayat, jika ada sekolah yang tak taat hukum , ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Sebab tanpa adanya rujukan hukum bisa saja pungutan yang dilakukan memberatkan orang tua siswa. "Kita minta semua SMA/SMK di Sumbar taat azaz lah," ucap Hidayat.

baca juga: Naomi Osaka Jadi Atlet Tenis Perempuan dengan Bayaran Tertinggi

Hidayat juga meminta, Dinas Pendidikan memantau potensi-potensi Pungli yang mungkin terjadi di sekolah. Jangan sampai dinas terkait kecolongan. Jika sekolah yang tak mau taat, berikan sanksi.

"Kalau tidak taat beri saja sanksi. Kapan perlu kepala sekolahnya dicopot, Dinas Pendidikan harus tegas-tegas. Sebab apapun alasannya, DPRD tidak ingin pungli terjadi di sekolah," tutupnya.

Sebelumnya, seorang oknum Kepala Sekolah (Kepsek) Menengah Kejuruan di Kota Solok tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas jajaran Polres Solok Kota yang diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Oknum kepala sekolah itu ditangkap petugas pada Jum'at 24 Agustus 2018 lalu. Namun dalam kasus itu, penahanan tersangka ditangguhkan.

Dari tangan pria berinisial AH (57), petugas mengamankan uang tunai senilai Rp219 juta yang diduga hasil pungli , berikut rekening bank atas nama Komite Sekolah dan buku khas peminjaman uang. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri